LensaBerita – Kementerian Keuangan berhasil mencapai efisiensi anggaran sebesar Rp2,21 triliun dalam periode tahun anggaran 2020 hingga 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal ini saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta pada hari Rabu. Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan telah menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam pengelolaan anggaran, dengan fokus pada penerapan efisiensi yang disiplin.
“Maka, kalau bicara tentang efisiensi, disiplinnya harus dilakukan. Dan kami mendapatkan efisiensi Rp2,21 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa efisiensi sebesar Rp2,21 triliun diperoleh dengan rincian sebagai berikut: Rp1,12 triliun pada tahun anggaran 2020, Rp425,72 miliar pada 2021, Rp435,4 miliar pada 2022, dan Rp232,32 miliar pada 2023. Efisiensi ini dilakukan di 11 area berbeda, antara lain:
- Pengurangan jumlah pegawai sebanyak 4.002 orang yang menghasilkan efisiensi Rp902,69 miliar.
- Pengendalian belanja birokrasi seperti perjalanan dinas dan konsinyering, menghemat Rp534,42 miliar.
- Pengadaan alat kolaborasi secara terpusat dengan efisiensi Rp290 miliar.
- Optimalisasi anggaran penanganan pandemi yang menghemat Rp173,83 miliar.
- Konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN yang menghasilkan efisiensi Rp140,83 miliar.
- Digitalisasi proses bisnis yang mengurangi belanja pencetakan dokumen sebesar Rp92,85 miliar.
- Pengoptimalan penggunaan sarana dan prasarana yang menurunkan biaya rapat sebesar Rp35,27 miliar.
- Pembentukan tim yang efisien, mengurangi honorarium sebesar Rp15,35 miliar.
- Implementasi Ruang Kerja Masa Depan (RKMD) yang mengurangi alokasi sewa kantor sebesar Rp14,35 miliar.
- Pembayaran belanja pegawai terpusat yang menurunkan anggaran pengelolaan gaji dan SDM sebesar Rp9,46 miliar.
- Standardisasi harga dan pemberian seminar kit yang selektif, menghemat Rp4,44 miliar.
