LensaBerita.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, memberikan tanggapan tegas terhadap usulan penutupan alur Sungai Mahakam pasca insiden tabrakan kapal yang merusak Jembatan Mahakam. Menurutnya, setiap keputusan strategis, khususnya yang menyangkut jalur pelayaran vital seperti Mahakam, harus mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan dampak ekonomi secara menyeluruh.
“Harus diingat, kewenangan baik dari sisi darat maupun sungai berada di pemerintah pusat. Sisi darat merupakan kewenangan Kementerian PUPR, sementara sisi perairan berada di bawah Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Kaltim memiliki fungsi pengawasan dan advokasi kebijakan, bukan sebagai pengambil keputusan final. Reza menekankan bahwa keputusan hukum terhadap insiden kecelakaan kapal sepenuhnya menjadi wewenang aparat penegak hukum.
“Setiap rekomendasi, apalagi yang menyangkut penutupan Sungai Mahakam, harus dikaji secara matang. Jangan sampai menimbulkan kerugian besar bagi berbagai pihak dan memicu keresahan di masyarakat,” tegasnya.
Dampak Penutupan Sungai Mahakam Bisa Mengancam Stabilitas Ekonomi
Reza mengungkapkan bahwa penutupan Sungai Mahakam dapat menimbulkan dampak serius, tidak hanya terhadap ekonomi lokal Kalimantan Timur, tetapi juga bagi kepentingan nasional. Ia merinci sejumlah potensi kerugian, antara lain:
-
Terganggunya rantai pasok batu bara, yang berisiko menimbulkan kerusakan atau kebakaran pada jetty dan ponton.
-
Kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi yang selama ini menjadi sumber pendapatan negara.
-
Tersendatnya mata pencaharian ribuan warga, terutama yang bergantung pada sektor pelayaran, bongkar muat, dan industri batu bara.
-
Menurunnya citra Indonesia di mata internasional, karena dianggap gagal menjaga keamanan jalur pelayaran strategis.
Sebagai kader Partai Gerindra, Reza menyatakan komitmennya untuk mengikuti arahan Presiden RI, yaitu menjaga stabilitas ekonomi nasional dan menjamin keselamatan publik.
Fokus pada Penegakan Hukum, Bukan Penutupan Sungai
Lebih lanjut, Reza menilai bahwa fokus saat ini seharusnya bukan pada penutupan alur Sungai Mahakam, melainkan pada penegakan hukum terhadap pelaku insiden.
“Proses hukum harus ditegakkan. Kejar pelaku tabrakan. Bila perlu, cabut semua izin usaha terkait, mulai dari nakhoda, anak buah kapal (ABK), hingga pemilik perusahaan. Sita kapalnya. Dengan begitu, hanya pelaku yang bertanggung jawab yang dikenai sanksi, bukan masyarakat luas yang tidak terlibat,” pungkasnya.
Sungai Mahakam adalah Jalur Vital yang Harus Dijaga
Penutupan Sungai Mahakam bukanlah solusi instan. Menurut Reza, solusi terbaik adalah menindak tegas pelaku pelanggaran, memperkuat pengawasan jalur pelayaran, serta mengedepankan keselamatan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur.
